» » Perkembangan Terkini Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: 4 Tersangka, 1 Dipecat, Dugaan Makar Didalami

Perkembangan Terkini Kasus Penyadapan Presiden Prabowo: 4 Tersangka, 1 Dipecat, Dugaan Makar Didalami


Perkembangan terkini kasus penyadapan Presiden Prabowo, 4 tersangka, dugaan makar didalami


Jakarta - Membaca Dulu, | Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Setelah seminggu bergulir, Bareskrim Polri kini tidak hanya fokus pada penyadapan, tapi juga mendalami dugaan makar, perlindungan saksi, dan sidang etik terhadap para tersangka.Berikut perkembangan terbarunya, dirangkum dari keterangan resmi Polri, DPR, dan Istana:

1. Sudah 4 Tersangka, 3 Ditahan

Bareskrim Polri telah menetapkan 4 perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.Keempatnya adalah:

  • Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo - Mantan Kapolri, eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
  • Irjen Ahrie Sonta Nasution - Mantan Kadiv Hukum PolriIrjen 
  • Eko Hadi Santoso - Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri 
  • Irjen Slamet Uliandi - Mantan Kadiv TIK Polri 

Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena sakit pasca-stroke.Penyidik menduga penyadapan dilakukan lewat sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada periode 2025 hingga Oktober 2026, tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa laporan polisi. Penyidik juga menduga ada penghapusan file hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.Para tersangka disangkakan Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman 10 tahun), Pasal 332 KUHP (ancaman 6 tahun), dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE (ancaman 8 tahun).
Penting : Status tersangka bukan berarti sudah terbukti bersalah. Proses hukum masih berjalan.

2. UPDATE TERBARU: Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat

Pada Selasa (10/11/2026), Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution.Sidang etik berlangsung 11 jam, dari pukul 09.00 hingga 20.00 WIB di Gedung Propam Polri. Majelis menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela.Ahrie menyatakan keberatan dan mengajukan banding, sehingga keputusan PTDH tersebut masih akan diperiksa di tingkat banding internal Polri.

3. Listyo Sigit Dicopot dari KSP

Presiden Prabowo mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada Rabu (4/11/2026), sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jabatan KSP kini diisi pelaksana tugas Letjen TNI Ariyo Windutomo.

4. Polri Dalami Dugaan Makar, Bentuk Tim Khusus

Pada Selasa (10/11/2026), Polri mengonfirmasi telah membentuk Tim Khusus (Timsus) yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami dugaan makar yang dikaitkan dengan kasus ini.Dugaan makar ini sebelumnya disampaikan oleh Kepala BIN Muhammad Herindra yang menilai penyadapan ilegal terhadap presiden mengarah pada dugaan makar.Hingga 11 November 2026, Polri belum menguraikan konstruksi perkara makar dan belum memastikan apakah sudah masuk tahap penyidikan atau masih penyelidikan awal. Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyebut penyidik belum menemukan indikasi makar.

5. Bareskrim Bantah Tito & Idham Jadi Tersangka

Beredar di media sosial kabar bahwa mantan Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis ditetapkan sebagai tersangka. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin membantah tegas pada Minggu (8/11/2026)."Infonya tidak benar," kata Asep.Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga membantah isu keterlibatannya dalam kasus ini.

6. Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang

Di tengah penyidikan, Presiden Prabowo menerima 10 mantan Kapolri di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/11/2026).Mereka yang hadir: Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Idham Azis tidak hadir.Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut kasus penyadapan turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

7. 6 Saksi Minta Perlindungan, DPR Akan Panggil Kapolri

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan Polri untuk melindungi 6 saksi dalam perkara ini. Polri sendiri telah memeriksa 13 saksi dan menyita 11 HP, 1 iPad, dan 4 flashdisk sebagai barang bukti.Sementara itu, Komisi III DPR RI menjadwalkan Rapat Kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026 untuk membahas perkembangan penyidikan, termasuk siapa yang memerintahkan penyadapan dan apa motifnya.

Kesimpulan: Apa yang Masih Jadi Tanda Tanya?

Sampai hari ini, 2 hal besar masih belum terjawab secara resmi:Siapa yang memerintahkan / pengguna akhir hasil penyadapan? Polri menyatakan masih didalami.Apakah terbukti ada makar? 
Polri baru di tahap pendalaman, belum ada tersangka makar.Publik diminta menunggu hasil Rapat DPR dengan Kapolri pada 12 November 2026, yang berpotensi membuka perkembangan baru.




Sumber: Keterangan Bareskrim Polri (3-10 Nov 2026), Divisi Humas Polri, Komisi III DPR RI, LPSK, dan pernyataan resmi Istana.  Penulis: Tim Membaca Dulu | Update: 11 November 2026