Gibran Sampaikan Niat Mundur, Istana: Prabowo Tidak Menolak, Gibran Masih Wapres

Wapres Gibran sampaikan niat mundur, Istana sebut Prabowo tidak menolak


Jakarta - Membaca Dulu, Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menjadi perbincangan terhangat di media sosial pada Selasa (10/11/2026). Kabar ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran pada pagi hari.Dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden."Memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," kata Prasetyo.

Prabowo Tidak Menolak, Hanya Memberi Saran

Prasetyo juga meluruskan isu yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak atau menahan niat Gibran. Menurut Istana, hal tersebut tidak benar."Kami ingin juga meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Dalam pembicaraan itu Presiden hanya memberikan saran," ujar Prasetyo.Istana juga membantah kabar yang menyebut Gibran ditahan oleh ayahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo, agar tidak mundur. Kabar tersebut belum terkonfirmasi oleh pihak manapun.Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen di PTUNDalam pertemuan yang sama, Gibran juga menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo. Ia meminta diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Permintaan ini muncul setelah dua putusan pengadilan yang memicu polemik:1. Putusan MK 6 Oktober 2026

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, dan MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.2. Putusan MA 30 Oktober 2026

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi warga bernama Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan SMA Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.Kuasa hukum Gibran sebelumnya menyatakan bahwa putusan MA tersebut tidak berdampak pada jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Status Gibran Masih Wakil Presiden

Hingga artikel ini ditulis, Gibran belum resmi mengundurkan diri. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa status Gibran masih Wakil Presiden.Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR pada Selasa (10/11/2026) yang dihadiri 414 anggota juga tidak membahas wacana pemakzulan Gibran.Dengan demikian, yang disampaikan ke publik hingga saat ini baru berupa niat untuk mundur, bukan surat pengunduran diri resmi. Langkah selanjutnya yang disebut Istana adalah proses pembuktian dokumen di PTUN.Publik kini menunggu pengumuman resmi berikutnya dari Istana Kepresidenan mengenai kelanjutan status jabatan Wakil Presiden.


Sumber : Keterangan resmi Mensesneg Prasetyo Hadi (10/11/2026), Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, dan pernyataan Ketua DPR Puan Maharani.